Perlindungan Hukum bagi UMKM di Era Digital
UMKM kini nggak cuma berjualan di pasar tradisional, tapi juga lewat platform digital — dari marketplace sampai media sosial.
Namun, di balik kemudahan itu, pelaku UMKM tetap perlu tahu aturan hukum yang melindungi usahanya.
1. Dasar Hukum UMKM Digital
Perlindungan hukum bagi UMKM diatur dalam:
- UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan PP No. 71 Tahun 2019
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Artinya, pelaku UMKM online juga wajib taat aturan — mulai dari izin usaha, perlindungan data pelanggan, hingga etika transaksi digital.
2. Bentuk Perlindungan Hukum
- Hak atas merek dan produk digital — biar karya dan nama usaha tidak dijiplak pihak lain.
- Perlindungan konsumen online — wajib transparan soal harga, kualitas, dan pengiriman.
- Keamanan data pribadi — wajib jaga kerahasiaan informasi pelanggan (sesuai UU ITE & RUU PDP).
3. Tantangan yang Masih Dihadapi
Masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan mereknya, belum paham pajak digital, atau belum punya kontrak kerja sama yang legal.
Padahal, ini penting agar bisnis tetap aman dari sengketa.
Kesimpulan
Era digital membuka peluang besar bagi UMKM, tapi juga risiko hukum baru.
Maka, pelaku usaha perlu melek hukum sejak awal — dari hak kekayaan intelektual, transaksi elektronik, hingga perlindungan data pelanggan.
Dengan begitu, UMKM bisa tumbuh kuat, aman, dan berdaya saing global.
Diskusi