Sengketa Perdata vs Pidana: Bedanya di Mana, Sih?

Dalam dunia hukum, sering banget kita dengar dua istilah ini: perdata dan pidana.

Keduanya sama-sama bisa berujung ke pengadilan, tapi tujuan dan akibat hukumnya sangat berbeda.

1. Sengketa Perdata: Urusan Hak dan Kewajiban Antarindividu

Sengketa perdata muncul kalau ada konflik antara dua pihak atau lebih terkait hak dan kewajiban pribadi — misalnya soal utang piutang, kontrak, warisan, jual beli, atau perceraian.

Dasar hukumnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan HIR/RBg (aturan acara perdata).

Contoh kasus perdata:

- Seseorang tidak membayar utangnya.

- Sengketa kepemilikan tanah.

- Perselisihan antara perusahaan dan karyawan terkait kontrak kerja.

Hasil akhirnya? Biasanya ganti rugi atau pemenuhan perjanjian, bukan hukuman penjara.

2. Perkara Pidana: Urusan Negara dan Pelanggaran Hukum Umum

Kalau perdata itu urusan pribadi, pidana adalah urusan negara.

Pidana terjadi ketika seseorang melanggar aturan hukum yang berdampak pada ketertiban umum.

Dasar hukumnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP (aturan acaranya).

Contoh kasus pidana:

- Pencurian (Pasal 362 KUHP)

- Penipuan (Pasal 378 KUHP)

- Penganiayaan (Pasal 351 KUHP)

- Korupsi, narkoba, atau pembunuhan

Akibatnya? Bisa penjara, denda, atau hukuman mati, tergantung beratnya pelanggaran.

Kalau Kasusnya Campur, Gimana?

Kadang, satu peristiwa bisa punya unsur perdata dan pidana sekaligus.

Contohnya:

Seorang kontraktor tidak menyelesaikan proyek, tapi juga memalsukan tanda tangan dan laporan keuangan.

Nah, bagian wanprestasi kontrak-nya masuk perdata, tapi pemalsuan dokumen bisa jadi pidana.

Dalam situasi seperti ini, pengadilan bisa memeriksa dua jalur hukum terpisah, tergantung bukti dan niat pelaku.

4. Cara Menyelesaikannya

Perdata: diselesaikan lewat gugatan di Pengadilan Negeri (Perdata), atau mediasi jika memungkinkan.

Pidana: dimulai dengan laporan ke polisi, lalu diproses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan pidana.

Jaid kesimpulannya, 

Perdata = urusan hak pribadi 

Pidana = urusan pelanggaran hukum publik 

Keduanya sama-sama penting, tapi punya jalur dan akibat hukum berbeda.

Jadi, sebelum melapor atau menggugat, pastikan kamu tahu dulu: kasusmu masuk ranah mana

Sumber : JDIH Mahkamah Agung