Fenomena Laporan Polisi Palsu di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, polisi sering mengungkap laporan palsu yang dibuat oleh pelapor sendiri. Mulai dari laporan pencurian fiktif, penganiayaan yang ternyata direkayasa, hingga laporan kehilangan demi “urusan administrasi”.

Kasus-kasus seperti ini memakan waktu, tenaga, dan mengganggu penanganan perkara yang benar-benar membutuhkan perhatian aparat penegak hukum. Beberapa motif yang sering ditemukan, antaral lain :

a. Menghindari tanggung jawab

Contoh: seseorang mengaku kehilangan motor padahal digadaikan, lalu melapor “dicuri” untuk menutupi masalah.

b. Mencari simpati publik

Misalnya laporan penganiayaan untuk viral atau mendapatkan bantuan sosial.

c. Membalas dendam

Ada juga kasus laporan palsu untuk menjatuhkan reputasi orang lain.

d. Manipulasi asuransi

Laporan kehilangan palsu untuk klaim asuransi.

e. Tekanan emosional

Pelapor bertindak spontan saat panik, takut dimarahi keluarga, atau malu mengakui kesalahan.

Hal ini kelihatannya sepele, tapi efeknya sangat serius, seperti menghambat tugas polisi (waktu, anggaran, SDM habis untuk laporan rekayasa), menyebabkan orang tak bersalah terjerat perkara, mencederai integritas hukum, atau justru mengacaukan data kriminal nasional

Polisi sendiri menegaskan bahwa tren laporan palsu meningkat, terutama terkait pencurian motor, kekerasan palsu, dan kehilangan barang.

Sanksi Hukum Bagi Pelapor Palsu

a. Pasal 220 KUHP

Setiap orang yang melaporkan secara palsu bahwa seseorang melakukan tindak pidana → Ancaman pidana: 1 tahun 4 bulan penjara.

b. Pasal 242 KUHP (Keterangan Palsu di BAP)

Jika pelapor memberi keterangan bohong di bawah sumpah → Ancaman: hingga 7 tahun penjara.

c. Pasal 317 KUHP (Pengaduan Fitnah)

Melaporkan seseorang agar diproses hukum padahal tahu laporan itu tidak benar → Ancaman: 4 tahun penjara.

d. Pasal 266 KUHP (Memasukkan Data Palsu ke Akta Autentik)

Jika laporan palsu mengakibatkan dokumen resmi tercatat tidak benar → Ancaman: 7 tahun penjara.

▶ Bahkan polisi kerap menjerat pelapor dengan gabungan pasal jika rekayasanya sistematis.

Berikut beberapa contoh kasusu nyata yang viral, antara lain :

1. Kasus "Penculikan Rekayasa" – Jawa Barat (2023)

Seorang remaja mengaku diculik oleh orang tak dikenal. Setelah diselidiki, ternyata ia membuat laporan palsu karena takut dimarahi orang tua akibat pulang terlambat. Pelaku akhirnya meminta maaf dan diproses hukum karena mengalihkan sumber daya polisi.

2. Kasus "Penganiayaan Fiktif" – Medan (2024)

Seorang pria mengaku dipukuli geng motor. Ternyata ia terjatuh sendiri saat mabuk. Ia dijerat pasal laporan palsu.

3. Kasus "Motor Dicuri Padahal Digadaikan" – Jakarta (2022–2024)

Ini termasuk kasus yang paling sering terjadi. Setelah polisi melakukan olah TKP, ditemukan bahwa motor sebenarnya digadaikan atau dijual sendiri.

Bagaimana Masyarakat Bisa Menghindari Jeratan Hukum Ini?

- Jangan membuat laporan polisi secara emosional

- Pastikan kejadian benar, bukan asumsi atau dugaan

- Jika barang hilang, cari dulu, cek CCTV, cek lokasi terakhir

- Jika motor hilang karena ditarik leasing, itu bukan pencurian

- Jika masalah keluarga atau hubungan, gunakan mediasi dulu

- Jangan memanipulasi laporan untuk klaim asuransi

Sumber

Kitab Undang-Undan g Hukum Pidana (KUHP): Pasal 220, 242, 266, 317

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (tugas penyidikan)

Peraturan Kapolri tentang manajemen penyidikan (Perkap No. 6/2019)