Apa Itu Due Process of Law dan Mengapa Penting bagi Warga Negara?

Di tengah maraknya kasus salah tangkap, kriminalisasi, hingga penyalahgunaan kewenangan aparat, istilah due process of law semakin sering dibicarakan. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami apa itu due process of law dan mengapa prinsip ini sangat penting dalam negara hukum seperti Indonesia.

Padahal, prinsip ini adalah benteng utama perlindungan hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Pengertian Due Process of Law

Due process of law adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil, sesuai prosedur hukum, dan melalui proses peradilan yang sah sebelum hak-haknya dirampas oleh negara.

Secara sederhana, due process of law berarti:

> Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, diadili, atau dihukum tanpa melalui proses hukum yang benar.

Prinsip ini berasal dari tradisi hukum Anglo-Saxon dan kini diakui sebagai bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Due Process of Law dalam Sistem Hukum Indonesia

Walaupun istilah due process of law berasal dari luar negeri, substansinya telah diadopsi secara kuat dalam sistem hukum nasional, antara lain melalui:

1. UUD 1945 Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum
2. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
3. KUHAP sebagai pedoman proses pidana
4. Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

Semua aturan ini menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang.

Unsur-Unsur Penting dalam Due Process of Law

Seseorang baru bisa dikatakan diproses secara due process of law jika memenuhi unsur berikut:

1. Praduga Tak Bersalah

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Hak atas Pembelaan

Tersangka atau terdakwa:

• Berhak didampingi pengacara
• Berhak membela diri
• Berhak menolak tekanan dan paksaan

3. Penangkapan dan Penahanan Harus Berdasarkan Hukum

Aparat tidak boleh:

• Menangkap tanpa surat perintah
• Menahan tanpa alasan hukum yang sah

4. Peradilan yang Jujur dan Tidak Memihak

Hakim wajib:

• Independen
• Tidak dipengaruhi tekanan
• Memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum

5. Hak atas Alat Bukti yang Sah

Putusan tidak boleh didasarkan pada:

• Pengakuan hasil penyiksaan
• Bukti ilegal
• Rekayasa kasus

Mengapa Due Process of Law Sangat Penting bagi Warga Negara?

1. Melindungi dari Tindakan Sewenang-wenang Aparat

Tanpa due process, aparat bisa:

• Menangkap sembarangan
• Menahan tanpa alasan
• Mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah

2. Menjamin Keadilan yang Sesungguhnya

Proses yang adil memastikan bahwa:

• Yang bersalah dihukum
• Yang tidak bersalah dibebaskan

3. Menjaga Hak Asasi Manusia

Penahanan, penggeledahan, hingga perampasan kemerdekaan adalah bentuk pembatasan HAM, sehingga harus dilakukan secara sah dan proporsional.

4. Menjaga Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum

Jika hukum dijalankan secara adil, masyarakat akan:

• Percaya pada sistem peradilan
• Tidak main hakim sendiri
• Menghormati hukum

Dampak Buruk Jika Due Process of Law Diabaikan

Jika prinsip ini dilanggar, akibatnya sangat serius:

• Salah tangkap
• Salah vonis
• Kriminalisasi warga
• Penyiksaan dalam pemeriksaan
• Kehancuran masa depan orang yang tidak bersalah
• Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat

Contoh Kasus Pelanggaran Due Process of Law

Beberapa contoh yang kerap terjadi:

1. Penangkapan tanpa surat perintah
2. Pengakuan dipaksa dengan kekerasan
3. Tersangka tidak diberi akses pengacara
4. Barang bukti direkayasa
5. Sidang tidak netral karena tekanan publik

Semua praktik ini bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Bagaimana Masyarakat Bisa Menjaga Hak Due Process of Law?

Warga negara perlu:

1. Mengetahui hak hukumnya
2. Berani menolak pemeriksaan ilegal
3. Segera minta pendampingan pengacara
4. Mencatat proses penangkapan dan pemeriksaan
5. Melapor ke lembaga pengawas bila terjadi pelanggaran

Due process of law bukan sekadar istilah hukum, tetapi jaminan utama bahwa setiap warga negara diperlakukan secara manusiawi dan adil di hadapan hukum. Tanpa prinsip ini, hukum bisa berubah menjadi alat penindasan, bukan alat keadilan.

Negara hukum yang sejati hanya akan berdiri kokoh jika hak warga negara dihormati melalui proses hukum yang benar.

Sumber 

UUD 1945

KUHAP

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Prinsip Negara Hukum