Buruh Migran Ilegal & Sindikat Perdagangan Orang

Dari Janji Gaji Besar hingga Jerat Perbudakan Modern

Setiap tahun, ribuan warga Indonesia berangkat ke luar negeri dengan satu harapan sederhana mengubah nasib lewat kerja. Namun bagi banyak dari mereka, yang ditemui bukan kesejahteraan—melainkan:

• Kerja paksa
• Upah tak dibayar
• Penyiksaan
• Ancaman
• Penyekapan
• Bahkan kematian

Di balik tragedi itu, berdiri satu kejahatan terorganisir yang rapi dan licin:

SINDIKAT PERDAGANGAN ORANG

I. SIAPA ITU BURUH MIGRAN ILEGAL?

Buruh migran ilegal adalah warga negara yang:

• Bekerja di luar negeri
• Tanpa prosedur resmi negara
• Tanpa kontrak hukum yang sah
• Tanpa perlindungan negara

Mereka biasanya diberangkatkan lewat:

• Jalur tikus perbatasan
• Dokumen palsu
• Visa wisata yang disalahgunakan
• “Sponsor” tidak resmi

Status ilegal inilah yang membuat mereka tidak punya posisi tawar, tidak bisa melapor, dan mudah dieksploitasi.

II. MODUS KLASIK SINDIKAT PERDAGANGAN ORANG

Sindikat tidak bekerja kasar. Mereka bekerja halus, rapi, dan sistematis:

1. Perekrutan dari Akar Kemiskinan

Target utama:

• Pengangguran
• Ibu rumah tangga
• Lulusan SMP–SMA
• Warga desa
• Korban utang

Modus:

• Janji gaji Rp10–25 juta per bulan
• “Kerja ringan”
• “Tidak perlu ijazah”
• “Biaya ditanggung sponsor”

2. Pemalsuan Identitas & Dokumen

Korban dibuatkan:

• KTP palsu
• Akta lahir rekayasa
• Umur dimanipulasi
• Identitas diubah

Tujuannya adalah meloloskan korban dari pemeriksaan resmi.

3. Penguasaan Total Setelah Tiba di Negara Tujuan

Setelah sampai:

• Paspor disita
• HP dibatasi
• Kontak keluarga diputus
• Gaji dipotong untuk “utang biaya berangkat”

Jika melawan → diancam dideportasi atau dipenjara

Di titik ini korban resmi masuk fase PERBUDAKAN MODERN.

III. BENTUK EKSPLOITASI YANG PALING SERING TERJADI

Buruh migran ilegal sering dipaksa bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa hari libur, anak buah kapal di laut berbulan-bulan, buruh perkebunan, buruh konstruksi dan bahkan korban eksploitasi sekosual. Hingga banyak yang tidak digaji, luka-luka, trauma berat dan ada juga yang pulang dalam peti mati.

IV. DALAM HUKUM INDONESIA: INI KEJAHATAN SUPER BERAT

1. UU No. 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Melarang keras:

• Perekrutan dengan tipu daya
• Pemindahan untuk eksploitasi
• Penampungan korban
• Kerja paksa dan perbudakan

Ancaman:

• Penjara belasan hingga 20 tahun
• Denda miliaran rupiah

2. UU No. 18 Tahun 2017

Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Negara wajib:

• Melindungi dari sebelum berangkat
• Selama bekerja
• Sampai kembali ke tanah air

Jika warga diberangkatkan secara ilegal, justru itu menunjukkan kegagalan perlindungan negara di hulu.

3. UUD 1945

Menjamin:

• Hak hidup
• Hak bekerja layak
• Hak bebas dari perbudakan

V. KENAPA SINDIKAT INI SULIT DIBASMI?

Karena:

✅ Jaringannya lintas negara

✅ Ada calo lokal di desa

✅ Ada penampung di kota

✅ Ada pengirim di bandara/pelabuhan

✅ Ada penerima di luar negeri

✅ Diduga dilindungi oknum tertentu

✅ Uangnya besar → masuk TPPU

Ini bukan kejahatan kecil, ini adalah bisnis kriminal internasional.

Negara Gagal Jika Warganya Dijual Demi Bertahan Hidup

Tidak ada orang yang ingin menjadi buruh migran ilegal jika:

• Di desanya ada pekerjaan layak
• Upah cukup untuk makan
• Negara hadir melindungi

Jika rakyat memilih risiko disiksa di negeri orang daripada lapar di negeri sendiri, artinya negara gagal menyediakan rasa aman dan kesejahteraan dasar. Perdagangan orang tidak akan mati selama:

• Kemiskinan dibiarkan
• Calo tidak ditangkap serius
• Sindikat besar tidak disentuh
• Uang haramnya tidak disita

VI. SOLUSI YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA

✅ Tutup total jalur keberangkatan ilegal

✅ Tindak tegas calo di desa

✅ Telusuri aliran uang sindikat

✅ Jerat pelaku dengan TPPO + TPPU

✅ Lindungi korban secara hukum & psikologis

✅ Sediakan lapangan kerja di dalam negeri

✅ Perkuat pengawasan perbatasan

Karena memberantas perdagangan orang bukan soal razia, tapi soal keberpihakan negara pada warganya sendiri.

Buruh migran ilegal bukan “nekat”. Mereka adalah:

❗ Korban kemiskinan

❗ Korban tipu daya

❗ Korban sindikat kejahatan

❗ Korban negara yang terlambat hadir

Selama sindikat masih bebas beroperasi, dan negara masih kalah cepat dari calo, maka perbudakan modern akan terus menyamar sebagai “lowongan kerja”.

SUMBER HUKUM & RUJUKAN

1. UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO
2. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI
3. UUD 1945
4. Prinsip larangan perbudakan dalam hukum HAM