Dari Viral ke Pengadilan

Dari Viral ke Pengadilan: Laporan, Kamera, dan Penjara dalam Potret Hukum Indonesia 2025

Tahun 2025 mencatat satu pola yang berulang dalam banyak peristiwa hukum di Indonesia:

masalah sehari-hari yang berawal dari konflik kecil, lalu berakhir di kantor polisi dan ruang sidang.

Cekcok pribadi direkam, percakapan dibagikan, emosi diunggah, lalu hukum pidana hadir sebagai jalan penyelesaian. Fenomena ini membuat satu pertanyaan besar kembali relevan:

apakah hukum pidana masih menjadi jalan terakhir, atau justru pilihan pertama?

Tahun Viral dan Perubahan Cara Berkonflik

Sepanjang 2025, media sosial bukan lagi sekadar ruang berekspresi, tetapi juga:

• alat bukti,

• pemicu laporan pidana,

• sekaligus “pengadilan opini” sebelum proses hukum berjalan.

Banyak perkara bermula dari:

• rekaman video atau suara,

• tangkapan layar percakapan,

• unggahan emosional yang kemudian viral.

Dalam konteks ini, kamera ponsel seringkali menjadi gerbang masuk ke proses pidana.

Ketika Laporan Pidana Menjadi Respons Emosional

Fenomena yang menonjol di 2025 adalah mudahnya laporan pidana diajukan. Konflik yang sebelumnya dapat diselesaikan secara:

• kekeluargaan,

• perdata,

• atau administratif,

justru dibawa ke ranah pidana.

Hukum pidana seolah menjadi respons cepat atas rasa tersinggung, marah, atau tekanan publik.

Padahal, secara prinsip, pidana seharusnya merupakan ultimum remedium—jalan terakhir ketika mekanisme lain tidak lagi efektif.

Kamera, Bukti, dan Persepsi Kebenaran

Di era digital, bukti hukum sering kali datang lebih dulu daripada proses klarifikasi. Rekaman pendek, potongan chat, atau cuplikan video viral kerap:

• membentuk persepsi bersalah,

• menekan aparat penegak hukum,

• memengaruhi opini publik.

Masalahnya, kebenaran hukum tidak selalu identik dengan kebenaran viral.

Hukum menuntut pembuktian yang utuh, konteks yang lengkap, dan proses yang adil.

Beban Baru bagi Aparat Penegak Hukum

Sepanjang 2025, aparat penegak hukum berada di posisi sulit:

• di satu sisi dituntut cepat merespons laporan dan tekanan publik,

• di sisi lain harus menjaga prinsip due process of law.

Tidak sedikit perkara yang kemudian:

• dihentikan penyidikannya,

• diuji lewat praperadilan,

• atau dinilai bukan ranah pidana.

Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang viral layak diproses secara pidana.

Pidana, Penjara, dan Efek Jangka Panjang

Ketika laporan pidana menjadi alat penyelesaian konflik, dampaknya tidak sederhana. Proses pidana membawa konsekuensi:

• stigma sosial,

• beban psikologis,

• dan kerugian jangka panjang bagi semua pihak.

Penjara bukan sekadar hukuman, tetapi instrumen serius yang seharusnya digunakan secara proporsional dan hati-hati.

Refleksi Akhir Tahun: Ke Mana Arah Penegakan Hukum?

Potret hukum Indonesia sepanjang 2025 memperlihatkan satu tantangan besar:

menjaga keseimbangan antara respons terhadap perkembangan teknologi dan prinsip dasar hukum pidana.

Hukum tidak boleh tunduk pada viralitas, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap realitas sosial. Yang dibutuhkan adalah:

• literasi hukum publik,

• kebijaksanaan aparat,

• dan kesadaran bahwa tidak semua konflik harus diselesaikan dengan pidana.

“Dari viral ke pengadilan” bukan sekadar judul, melainkan gambaran nyata penegakan hukum sepanjang 2025. Kamera, laporan, dan penjara menjadi simbol zaman, sekaligus pengingat bahwa hukum pidana harus tetap berdiri di atas prinsip kehati-hatian dan keadilan.

Menutup tahun ini, satu hal patut dicatat:

negara hukum bukan hanya soal menghukum, tetapi memastikan proses yang adil, proporsional, dan manusiawi.

Sumber

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

• Putusan Mahkamah Konstitusi terkait due process of law