Investigasi Hukum Jaringan Mafia BBM Subsidi

Kejahatan Terorganisir yang Menggerogoti Hak Rakyat

Di tengah antrean panjang Pertalite, tangki kosong, dan pembatasan pembelian, publik dihadapkan pada satu ironi besar yaitu BBM subsidi justru beredar bebas di pasar gelap dengan harga dua sampai tiga kali lipat. Fenomena ini bukan kerja satu-dua orang. Ini adalah kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif—yang dikenal publik sebagai Mafia BBM subsidi

MODUS OPERANDI MAFIA BBM SUBSIDI

Berdasarkan berbagai pola kasus yang berulang di banyak daerah di Indonesia, jaringan mafia BBM biasanya bekerja dengan skema berikut:

1. Tahap Pembelian Massal di SPBU

Pelaku menggunakan:

• Puluhan barcode
• Banyak plat nomor
• Tangki modifikasi
• Kendaraan bolak-balik

Tujuannya satu menguras jatah BBM subsidi dalam jumlah besar secara ilegal.

2. Tahap Penimbunan

BBM dikumpulkan di:

• Gudang tersembunyi
• Rumah kontrakan
• Lahan kosong
• Tangki industri ilegal

Di tahap ini, BBM subsidi dicampur, dikemas ulang, atau ditunggu saat langka.

3. Tahap Distribusi Ilegal

BBM kemudian dijual ke:

• Pengecer liar
• Pelaku industri ilegal
• Kapal nelayan tanpa izin
• Tambang ilegal
• Konsumen yang putus asa

Harga bisa melonjak dari Rp10.000-an → Rp20.000–Rp35.000/liter

4. Dugaan Keterlibatan Oknum

Ini bagian paling sensitif:

• Ada dugaan keterlibatan oknum penyalur
• Ada dugaan perlindungan aparat tertentu (di beberapa kasus)
• Ada dugaan kebocoran sistem pengawasan

Karena itu, mafia BBM jarang berdiri sendirian. Ia tumbuh karena ada yang “membiarkan”.

JERAT HUKUM: INI KEJAHATAN SERIUS, BUKAN PELANGGARAN BIASA

Jaringan mafia BBM bisa dijerat berlapis dengan:

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

(diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023)

Pasal 55 UU Migas

• Penjara maksimal 6 tahun
• Denda maksimal Rp60 miliar

Jika terbukti terorganisir, pelaku juga bisa dijerat  

• Pasal 55 KUHP → Penyertaan tindak pidana
• Tindak Pidana Pencucian Uang jika hasil kejahatan disamarkan
• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk penimbunan dan perdagangan ilegal

Jika melibatkan banyak pelaku  ini bisa dikualifikasikan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime).

DAMPAK NYATA MAFIA BBM KE RAKYAT

Mafia BBM bukan kejahatan tanpa korban. Dampaknya sangat kasar:

• Rakyat kecil kehabisan BBM
• Usaha mikro mati
• Transportasi lumpuh
• Harga kebutuhan naik
• Negara rugi triliunan rupiah dari subsidi yang bocor
• Ketimpangan ekonomi makin lebar

Yang miskin makin terhimpit. Yang licik makin kaya.

POLA KLASIK:

Yang Kecil Ditangkap, Yang Besar Menghilang

Dalam banyak kasus:

• Yang tertangkap → pengecer, sopir, pelaku lapangan
• Yang lolos → pemodal, pengendali gudang, jaringan besar

Ini menimbulkan kecurigaan publik apakah hukum hanya berani pada pelaku kecil?

Jika jawabannya ya, maka:

• Hukum kehilangan wibawanya
• Kejahatan akan terus berulang

Mafia BBM Bertahan Karena Hukum Setengah Tegas

Mafia BBM tidak akan hidup jika:

• SPBU diawasi ketat
• Tangki modifikasi ditertibkan
• Gudang ilegal disapu bersih
• Oknum pelindung dihukum berat
• Aliran uang ditelusuri

Jika semua itu dilakukan serius, maka mafia BBM akan mati dalam hitungan bulan. Jika tidak? Artinya negara sedang kalah oleh jaringan kriminal energi.

APA YANG WAJIB DILAKUKAN NEGARA?

Negara harus bergerak dengan:

• Audit total SPBU rawan
• Digitalisasi pengawasan distribusi
• Penyitaan aset pelaku
• Penelusuran aliran dana
• Penindakan oknum pelindung
• Penjeratan TPPU bagi bandar besar

Karena menangkap pengecer tanpa membongkar bandarnya hanya akan menciptakan mafia baru.

APA PERAN MASYARAKAT?

Masyarakat bisa:

• Tidak membeli BBM dari penjual ilegal
• Melapor jika melihat penimbunan
• Mengawasi SPBU rawan
• Merekam aktivitas mencurigakan
• Menekan aparat agar transparan

Karena mafia BBM tumbuh subur di tempat yang sepi pengawasan.

Mafia BBM adalah:

• Kejahatan ekonomi
• Kejahatan terhadap subsidi
• Kejahatan terhadap rakyat kecil

Jika negara serius menegakkan hukum, mafia bisa dihancurkan. Jika tidak, maka setiap antrean panjang adalah bukti bahwa negara kalah dari pelaku pasar gelap.

SUMBER HUKUM & RUJUKAN

1. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

2. UU No. 6 Tahun 2023

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Prinsip organized crime & TPPU dalam hukum pidana Indonesia

5. Kebijakan pengawasan distribusi BBM subsidi nasional