Korupsi dan Perampasan Aset

Menghukum Badan Saja Tidak Cukup Jika Hartanya Tetap Dinikmati Keluarga

Setiap kali koruptor divonis, publik sering merasa “puas” melihat pelaku masuk penjara. Tapi kepuasan itu cepat pudar ketika terungkap fakta bahwa:

• Rumah mewah masih berdiri
• Rekening keluarga tetap gemuk
• Bisnis anak-istri tetap berjalan

Lalu muncul satu pertanyaan besar yang sering mengganggu nurani publik:

> Untuk apa koruptor dipenjara jika hasil korupsinya masih dinikmati?

Di sinilah perampasan aset menjadi senjata paling mematikan dalam perang melawan korupsi.

APA ITU KORUPSI MENURUT HUKUM?

Korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara sederhana, korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Bentuknya bisa berupa:

• Suap
• Gratifikasi
• Mark up proyek
• Penggelapan anggaran
• Penyalahgunaan jabatan

Dan efeknya selalu sama:

> Rakyat menderita, elite berpesta.

PENJARA BUKAN AKHIR PENDERITAAN KORUPTOR

Masalah besar dalam pemberantasan korupsi adalah ketika:

Pelaku dipenjara ✅

Tapi hasil kejahatan tetap aman ❌

Inilah yang membuat penjara kadang tidak menimbulkan efek jera. Karena bagi sebagian koruptor:

 “Masuk penjara bisa sementara, asal hartanya aman untuk generasi selanjutnya.”

APA ITU PERAMPASAN ASET?

Perampasan aset adalah tindakan negara untuk menyita dan mengambil kembali seluruh harta yang berasal dari hasil tindak pidana. Perampasan aset bisa dilakukan melalui:

• Putusan pidana
• Undang-undang TPPU
• Mekanisme perdata

Tujuannya satu yaitu mengembalikan uang rakyat yang dirampok.

KORUPSI & TPPU: DUET KEJAHATAN PALING MEMATIKAN

Koruptor hampir selalu melakukan pencucian uang agar hasil korupsi tidak terlacak. Diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan TPPU, Aset yang disembunyikan tetap bisa dirampas meski pelaku sulit dibuktikan di perkara pokok. Artinya:

> Koruptor bisa dipukul lewat uangnya, meski ia licin di ruang sidang.

SIAPA YANG BERWENANG MERAMPAS ASET KORUPTOR?

Beberapa institusi utama:

• Komisi Pemberantasan Korupsi
• Kejaksaan Republik Indonesia
• PPATK

Mereka bekerja dengan:

• Penyidikan harta
• Pelacakan transaksi
• Penyitaan rekening
• Lelang aset

KENAPA PERAMPASAN ASET MASIH SERING GAGAL?

Beberapa hambatan utama:

1. Aset lebih dulu dialihkan ke keluarga

2. Diparkir atas nama orang lain

3. Disimpan di luar negeri

4. Tidak adanya UU Perampasan Aset khusus

5. Proses hukum yang lambat

Akibatnya:

> Penjara penuh, tapi kas negara tetap kosong.

Negara Kalah Jika Uang Koruptor Lebih Aman daripada Uang Rakyat

Ketika koruptor masuk penjara tapi anaknya tetap hidup mewah, istrinya tetap plesiran, bisnisnya tetap berjalan, maka yang sesungguhnya kalah bukan koruptor melainkan  NEGARA. Karena pesan yang sampai ke publik adalah “Korupsi itu risiko kecil dengan keuntungan besar.” Jika negara serius memberantas korupsi, maka satu hal yang wajib dilakukan tanpa kompromi adalah MEMISKINKAN koruptor melalui perampasan aset.

Korupsi bukan hanya tentang pelaku, tapi juga tentang:

• Uang rakyat
• Rumah sakit yang gagal dibangun
• Sekolah yang tak pernah jadi
• Jalan yang cepat rusak

Dan selama harta hasil korupsi masih bisa diselamatkan, maka korupsi akan tetap lebih menggiurkan daripada kejujuran.

SUMBER HUKUM & RUJUKAN

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Komisi Pemberantasan Korupsi

4. PPATK

5. Kejaksaan Republik Indonesia