Mafia Tanah & Sertifikat Gand

Ketika Warga Melawan Jaringan yang Lebih Kuat Dari Hukum

Permasalahan tanah di Indonesia bukan sekadar sengketa. Banyak kasus menunjukkan bahwa jaringan mafia tanah beroperasi dengan rapi, sistematis, dan melibatkan oknum lintas institusi.

Dari desa sampai kota, warga sering kalah meski mereka memiliki bukti kepemilikan. Sementara pihak yang jelas-jelas tidak punya hak bisa menang di atas kertas—bahkan dapat sertifikat resmi. Bagaimana bisa?

Cara Kerja Mafia Tanah

1. Memanfaatkan Celah Sistem Administrasi Pertanahan

Dengan memalsukan sporadik palsu, surat keterangan waris palsu, penguasaan fisik tanah palsu dan keterangan desa yang tidak sesuai fakta. Lalu dokumen itu dibawa ke pejabat yang bisa “diajak kerja sama”.

2. Menggandakan Sertifikat

Modus paling umum menerbitkan sertifikat baru (SHM/SHGB) di atas tanah yang sudah bersertifikat, memanipulasi riwayat tanah dan menghilangkan peta blok atau mengubah luas. Hal ini bisa terjadi karena database pertanahan belum sepenuhnya digital dan terintegrasi.

3. Menggunakan Aparat atau Preman untuk Tekanan Lapangan

Ketika warga menolak, sering muncul intimidasi, ancaman, pengusiran dan kriminalisasi. Bahkan sengketa sipil bisa berubah menjadi kasus pidana karena laporan balik dari pihak yang lebih kuat.

4. Masuknya Oknum Penegak Hukum

Inilah bagian paling berbahaya. Ketika oknum tertentu ikut terlibat, proses hukum bisa berubah arah warga diposisikan sebagai perusak, laporan ditolak, berkas diperlambat dan sita jaminan dipaksakan. Semua ini terjadi karena mafia tanah tidak bekerja sendirian.

Contoh Pola Kasus yang Berulang

Tanpa menyebut lokasi spesifik, pola ini hampir selalu sama:

1. Tanah warga atau tanah adat sudah dikelola puluhan tahun.
2. Tiba-tiba ada pihak mengklaim dengan “sertifikat baru”.
3. Warga melawan → malah dilaporkan balik.
4. Aparat turun dengan alasan “keamanan”.
5. Sengketa dibawa ke pengadilan → warga kalah karena bukti administrasinya diputar-balik.
6. Tanah beralih ke pihak tertentu → biasanya untuk proyek atau investasi.

Ini bukan kebetulan. Ini pola kerja yang konsisten.

Mengapa Mafia Tanah Sulit Ditumpas?

Karena :

1. Melibatkan jaringan lintas institusi.
2. Ada keuntungan besar: tanah adalah komoditas bernilai tinggi.
3. Sistem pertanahan yang belum sepenuhnya digital memudahkan manipulasi.
4. Penegakan hukum tidak independen pada level akar rumput.
5. Warga miskin tidak punya kekuatan hukum & finansial untuk melawan.

Solusi Sistemik

• Digitalisasi penuh dokumen pertanahan.
• Audit nasional sertifikat “bermasalah”.
• Penegasan kembali asas lex superior terhadap sertifikat lama (first title).
• Penguatan peran Ombudsman & Satgas Mafia Tanah.
• Perlindungan hukum bagi pelapor & warga yang melawan intimidasi.

Tanpa reformasi struktural, mafia tanah akan tetap hidup—bahkan tumbuh.

Sumber

Kementerian ATR/BPN – Laporan Penanganan Mafia Tanah

Komnas HAM – Kasus-Kasus Sengketa Tanah

ICW – Analisis Indikasi Korupsi Pertanahan

Laporan Ombudsman – Maladministrasi Pertanahan