Tantangan Penegakan Hukum di Dunia Mayantara (Cyberspace)

Di era digital seperti sekarang, kejahatan tidak lagi selalu terjadi di dunia nyata. Dunia mayantara (cyberspace) telah menjadi ruang baru terjadinya penipuan, pencemaran nama baik, peretasan, penyebaran hoaks, hingga eksploitasi seksual. Namun, meskipun kejahatan semakin canggih, penegakan hukumnya belum tentu selalu siap. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi sistem hukum modern.

Apa Itu Dunia Mayantara?

Dunia mayantara adalah ruang virtual berbasis jaringan internet yang digunakan untuk komunikasi, transaksi, pertukaran data, hingga penyimpanan informasi digital. Aktivitas di media sosial, e-commerce, perbankan digital, hingga aplikasi pesan instan semuanya berada dalam ruang ini. Masalahnya, dunia digital tidak mengenal batas wilayah negara, sementara hukum masih berbasis yurisdiksi teritorial.

Bentuk Kejahatan yang Paling Sering Terjadi di Cyberspace

Beberapa kejahatan digital yang paling sering terjadi di Indonesia antara lain:

• Penipuan online (scamming)
• Pencemaran nama baik di media sosial
• Penyebaran konten asusila
• Peretasan akun
• Penyalahgunaan data pribadi
• Investasi bodong digital
• Pemerasan berbasis digital (sextortion)

Kejahatan-kejahatan ini sering kali terjadi tanpa tatap muka, anonim, dan lintas negara.

Tantangan Utama Penegakan Hukum di Dunia Mayantara

1. Pelaku Sulit Dilacak

Banyak pelaku menggunakan:

• Akun anonim
• VPN
• Server luar negeri

Hal ini menyulitkan aparat seperti Bareskrim Polri dalam melakukan pelacakan digital.

2. Lintas Negara (Yurisdiksi Internasional)

Jika pelaku berada di luar Indonesia, penegakan hukum membutuhkan:

• Kerja sama internasional
• Mutual Legal Assistance (MLA) Prosesnya lama, rumit, dan tidak selalu berhasil.

3. Bukti Digital Mudah Dihapus

Barang bukti berupa:

• Chat
• Email
• Data server

bisa dihapus dalam hitungan detik. Jika korban terlambat melapor, bukti bisa lenyap.

4. Rendahnya Literasi Hukum Digital Masyarakat

Banyak korban tidak sadar bahwa dirinya sedang menjadi korban kejahatan digital. Bahkan ada yang:

• Takut melapor
• Malu
• Mengira kasusnya tidak bisa diproses hukum

5. Kecepatan Teknologi Lebih Cepat dari Regulasi

Teknologi berkembang sangat cepat (AI, deepfake, crypto), sementara regulasi hukum sering tertinggal.

Dasar Hukum Penegakan Hukum di Dunia Digital

Beberapa regulasi utama yang digunakan di Indonesia:

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
3. KUHP
4. Peraturan pelaksana dari Kementerian Komunikasi dan Digital

Regulasi ini menjadi dasar pemidanaan bagi:

• Penipuan online
• Pencemaran nama baik
• Peretasan
• Penyalahgunaan data pribadi

Tantangan bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum saat ini dituntut untuk:

• Menguasai forensik digital
• Memahami sistem server, IP address, dan blockchain
• Menangani laporan berbasis elektronik

Tanpa kapasitas teknologi yang memadai, penanganan kejahatan digital akan tertinggal.

Solusi Menghadapi Tantangan Penegakan Hukum Digital

Beberapa solusi yang perlu terus diperkuat:

1. Peningkatan kapasitas penyidik cyber
2. Kerja sama internasional yang lebih efektif
3. Literasi hukum digital masyarakat
4. Penguatan regulasi yang adaptif terhadap teknologi baru
5. Peran aktif platform digital dalam mencegah kejahatan

Penegakan hukum di dunia mayantara tidak bisa lagi dipandang sebagai pelengkap, tetapi telah menjadi kebutuhan utama dalam sistem hukum modern. Tanpa sistem penegakan hukum digital yang kuat, masyarakat akan terus menjadi korban kejahatan siber yang semakin masif dan kompleks.

Hukum harus mengejar teknologi, bukan tertinggal di belakangnya.

Sumber 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi