Delik Aduan Absolut dan Relatif

Mengapa Tidak Semua Perkara Pidana Bisa Langsung Diproses Negara?

Dalam banyak kasus pidana, publik sering bertanya: “Kenapa polisi tidak langsung memproses perkara ini?” Jawabannya sering kali berkaitan dengan satu konsep penting dalam hukum pidana: delik aduan.

Baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, tidak semua tindak pidana dapat diproses begitu saja oleh aparat penegak hukum. Ada perkara tertentu yang hanya bisa berjalan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di sinilah perbedaan antara delik aduan absolut dan delik aduan relatif menjadi krusial.

Apa Itu Delik Aduan?

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya bergantung pada adanya pengaduan dari korban atau pihak tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang.

Tanpa pengaduan:

• penyidikan tidak dapat dimulai,

• perkara tidak dapat dilanjutkan ke penuntutan,

• dan negara tidak boleh mengambil alih konflik secara sepihak.

Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu memposisikan negara sebagai aktor utama sejak awal.

Delik Aduan Absolut

Delik aduan absolut adalah tindak pidana yang selalu memerlukan pengaduan, siapa pun pelakunya dan dalam kondisi apa pun perbuatannya dilakukan.

Tanpa pengaduan, perkara tidak bisa diproses sama sekali.

Contoh Delik Aduan Absolut

• penghinaan dan pencemaran nama baik,

• perzinahan,

• penghinaan ringan.

Dalam delik aduan absolut, negara menghormati aspek privasi dan kepentingan personal korban. Negara tidak boleh memaksakan proses pidana jika korban memilih diam.

Delik Aduan Relatif

Berbeda dengan absolut, delik aduan relatif hanya memerlukan pengaduan dalam keadaan tertentu, biasanya karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban.

Jika hubungan khusus itu tidak ada, maka perkara bisa diproses tanpa pengaduan.

Contoh Delik Aduan Relatif

• pencurian dalam lingkungan keluarga,

• penggelapan antara pihak yang memiliki hubungan hukum atau keluarga tertentu.

Dalam konteks ini, hukum pidana memberi ruang agar konflik internal tidak langsung diseret ke proses pidana terbuka.

Mengapa Delik Aduan Diperlukan?

Pengaturan delik aduan didasarkan pada beberapa pertimbangan penting:

• melindungi hubungan personal dan keluarga,

• mencegah kriminalisasi berlebihan,

• menghormati kehendak korban,

• serta menjaga proporsionalitas penegakan hukum.

Tidak semua konflik harus diselesaikan dengan campur tangan negara secara penuh.

Delik Aduan dalam KUHP Baru

KUHP baru tetap mempertahankan konsep delik aduan, namun dengan penekanan yang lebih jelas pada:

• perlindungan hak korban,

• pembatasan kewenangan aparat,

• serta pencegahan penyalahgunaan hukum pidana.

Beberapa tindak pidana sensitif secara sosial tetap ditempatkan sebagai delik aduan agar tidak menimbulkan dampak hukum yang berlebihan.

Implikasi dalam Praktik Penegakan Hukum

Dalam praktik, delik aduan sering menimbulkan persoalan:

• laporan dibuat oleh pihak yang tidak berhak,

• pengaduan dicabut di tengah proses,

• atau aparat tetap memproses meski syarat aduan tidak terpenuhi.

Di sinilah pemahaman yang keliru dapat berujung pada cacat prosedur dan putusan batal demi hukum.

Peran Hakim dan Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dituntut untuk:

• memastikan sah atau tidaknya pengaduan,

• memeriksa legal standing pengadu,

• serta menghentikan perkara jika syarat delik aduan tidak terpenuhi.

Hakim menjadi benteng terakhir untuk mengoreksi kekeliruan penerapan delik aduan.

Delik aduan absolut dan relatif menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu tentang hukuman, tetapi juga tentang batas kewenangan negara. Dengan memahami perbedaannya, penegakan hukum dapat berjalan lebih adil, proporsional, dan menghormati hak individu.

Dalam sistem hukum pidana modern, tidak semua perkara harus diproses secara paksa oleh negara.

Sumber 

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)