Digital Evidence dalam Perkara Pidana

Tantangan Pembuktian Alat Bukti Elektronik di Era Kejahatan Digital.

Perkara pidana hari ini tidak lagi hanya bergantung pada saksi mata atau barang bukti fisik. Chat WhatsApp, email, rekaman CCTV, jejak transaksi digital, hingga unggahan media sosial kini sering menjadi alat bukti utama di pengadilan.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: sejauh mana alat bukti digital (digital evidence) dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum dalam proses pidana?

Apa yang Dimaksud Digital Evidence?

Digital evidence adalah segala bentuk informasi elektronik yang:

• dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan secara digital,

• dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa pidana.

Bentuknya sangat beragam, mulai dari:

• percakapan pesan instan,

• rekaman suara dan video,

• data lokasi (GPS),

• hingga metadata dalam sistem elektronik.

Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, alat bukti digital diakui melalui:

• hukum acara pidana,

• serta undang-undang terkait informasi dan transaksi elektronik.

Namun, alat bukti elektronik tidak berdiri sendiri. Ia tetap harus:

• relevan dengan perkara,

• diperoleh secara sah,

• dan dapat diuji kebenarannya di persidangan.

Syarat Keabsahan Digital Evidence

Tidak semua bukti digital otomatis sah. Dalam praktik, hakim akan menilai:

• cara memperoleh bukti (apakah melanggar hukum atau tidak),

• keutuhan data (tidak dimanipulasi),

• keterkaitan dengan terdakwa,

• serta konteks waktu dan tempat.

Bukti digital yang diperoleh melalui peretasan atau pelanggaran privasi berisiko dinyatakan tidak sah.

Masalah Autentikasi dan Manipulasi

Salah satu tantangan terbesar digital evidence adalah kemudahan manipulasi. Screenshot dapat diedit, rekaman bisa dipotong, dan akun dapat dipalsukan.

Karena itu, pembuktian digital sering membutuhkan:

• keterangan ahli digital forensik,

• penelusuran metadata,

• serta pembandingan dengan alat bukti lain.

Tanpa proses autentikasi yang kuat, bukti digital rentan diperdebatkan.

Peran Ahli Digital Forensik

Ahli digital forensik memiliki peran sentral untuk:

• memastikan keaslian data,

• menjelaskan proses perolehan dan analisis,

• serta menjembatani aspek teknis ke dalam bahasa hukum.

Dalam banyak perkara, kekuatan alat bukti digital sangat bergantung pada kualitas keterangan ahli.

Digital Evidence dan Hak Privasi

Penggunaan bukti digital juga bersinggungan langsung dengan hak privasi. Penyitaan ponsel atau akun digital harus dilakukan secara:

• sah,

• proporsional,

• dan sesuai prosedur.

Tanpa pembatasan yang jelas, penegakan hukum berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Tantangan bagi Hakim dan Aparat

Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk:

• memahami karakter bukti digital,

• tidak serta-merta menerima bukti elektronik mentah,

• serta menilai bukti secara kritis dan kontekstual.

Ketertinggalan pemahaman teknologi dapat berdampak langsung pada kualitas putusan.

Digital evidence telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perkara pidana modern. Namun, kemudahan menghadirkan bukti digital harus diimbangi dengan standar pembuktian yang ketat.

Tanpa kehati-hatian, bukti digital bisa berubah dari alat pencari kebenaran menjadi sumber ketidakadilan baru.

Sumber 

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

• Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

• Putusan Mahkamah Agung terkait alat bukti elektronik