Ketika Terdakwa Penipuan Dibebaskan Hakim

Bukti Bahwa Tidak Semua Kerugian Adalah Tindak Pidana

Dalam praktik hukum pidana, laporan penipuan sering diajukan karena adanya kerugian materiil. Namun tidak semua kerugian otomatis berarti penipuan. Di banyak perkara, hakim justru memutus bebas terdakwa karena menilai unsur pidana tidak terpenuhi.

Putusan-putusan ini penting untuk dipahami, agar hukum pidana tidak digunakan secara serampangan dan tidak berubah menjadi alat kriminalisasi sengketa perdata.

Penipuan Harus Dibuktikan, Bukan Diasumsikan

Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP menuntut pembuktian yang ketat. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian, tetapi harus dibuktikan bahwa:

• terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan,

• dilakukan sejak awal perbuatan,

• dan kebohongan tersebutlah yang menggerakkan korban menyerahkan harta.

Jika unsur ini tidak terbukti di persidangan, maka secara hukum hakim wajib membebaskan terdakwa.

Contoh Putusan Hakim yang Membebaskan Terdakwa Penipuan

1. Perkara Penipuan yang Dinilai Sebagai Wanprestasi

Dalam salah satu putusan Pengadilan Negeri, terdakwa dilaporkan atas dugaan penipuan karena gagal memenuhi janji bisnis. Namun majelis hakim menilai:

• hubungan para pihak adalah hubungan kontraktual,

• tidak ditemukan bukti adanya niat menipu sejak awal,

• kegagalan memenuhi janji lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Hakim pun menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukan tindak pidana, melainkan sengketa perdata, dan memutus terdakwa bebas.

2. Dakwaan Penipuan yang Tidak Didukung Alat Bukti Kuat

Dalam perkara lain, jaksa mendakwa terdakwa melakukan penipuan karena korban mengalami kerugian finansial. Namun di persidangan:

• alat bukti tidak saling menguatkan,

• saksi tidak dapat membuktikan adanya kebohongan sejak awal,

• tidak terpenuhi minimal dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, hakim menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan.

3. Penipuan yang Gugur karena Unsur Niat Tidak Terbukti

Dalam perkara lain, terdakwa menguasai uang korban secara sah di awal hubungan hukum. Permasalahan muncul belakangan karena uang tidak dikembalikan sesuai kesepakatan.

Majelis hakim menilai:

• penguasaan awal bersifat sah,

• tidak ada bukti niat menipu sejak awal,

• perbuatan lebih mendekati ranah penggelapan atau perdata, bukan penipuan.

Karena unsur utama penipuan tidak terpenuhi, hakim memutus bebas.

Makna Putusan Bebas dalam Perkara Penipuan

Putusan bebas bukan berarti hakim membenarkan kerugian yang dialami korban. Putusan bebas menunjukkan bahwa:

• hukum pidana bekerja berdasarkan unsur,

• kesalahan harus dibuktikan secara ketat,

• dan pidana tidak boleh dijatuhkan hanya karena ada pihak yang dirugikan.

Ini adalah bentuk perlindungan terhadap asas kepastian hukum dan keadilan substantif.

Mencegah Kriminalisasi Sengketa Perdata

Banyak perkara penipuan sejatinya berangkat dari:

• utang piutang,

• kerja sama bisnis,

• atau hubungan kepercayaan yang gagal.

Ketika pidana digunakan sebagai jalan pintas, risiko kriminalisasi menjadi sangat tinggi. Putusan bebas dari hakim menjadi pengingat bahwa pidana bukan solusi atas semua konflik.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa penipuan menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh dikendalikan oleh emosi, tekanan, atau semata-mata kerugian. Tanpa pembuktian niat menipu sejak awal, pidana kehilangan dasar keadilannya.

Dalam negara hukum, membebaskan orang yang tidak terbukti bersalah adalah bagian dari keadilan itu sendiri.

Sumber 

• Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 378 KUHP)

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 191 KUHAP)

• Putusan-putusan Pengadilan Negeri terkait penipuan dan wanprestasi