Penetapan Tersangka Terlalu Dini dan Penahanan Tanpa Urgensi

Ketika Proses Hukum Berubah Menjadi Hukuman di Awal.

Dalam praktik peradilan pidana, status tersangka dan tindakan penahanan seharusnya menjadi bagian dari proses pencarian kebenaran. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: penetapan tersangka dilakukan terlalu cepat, lalu diikuti penahanan yang minim urgensi.

Akibatnya, proses hukum berubah menjadi hukuman di awal, bahkan sebelum perkara diuji di pengadilan.

Penetapan Tersangka: Titik Awal yang Kian Longgar

Secara normatif, penetapan tersangka mensyaratkan alat bukti yang cukup. Namun dalam praktik:

• standar “cukup” sering ditafsirkan longgar,

• pemeriksaan belum tuntas,

• konstruksi perkara masih lemah.

Status tersangka akhirnya menjadi label sosial yang sulit dipulihkan, meskipun perkara belum tentu berlanjut ke pengadilan.

Dampak Status Tersangka

Penetapan tersangka bukan sekadar status administratif. Dampaknya nyata:

• stigma publik,

• tekanan sosial dan psikologis,

• gangguan pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Dalam konteks ini, tersangka kerap “dihukum” lebih dulu, tanpa putusan hakim.

Penahanan Tanpa Urgensi Nyata

Masalah semakin serius ketika penetapan tersangka langsung diikuti penahanan, meski:

• ancaman pidana tidak tinggi,

• tersangka kooperatif,

• tidak ada risiko melarikan diri,

• tidak ada potensi menghilangkan barang bukti.

Penahanan yang seharusnya bersifat eksepsional berubah menjadi langkah rutin.

Penahanan sebagai Hukuman Terselubung

Dalam praktik, penahanan sering berfungsi sebagai:

• bentuk tekanan psikologis,

• simbol “ketegasan” aparat,

• atau respons terhadap desakan publik.

Padahal, penahanan bukanlah hukuman, melainkan alat bantu proses. Ketika urgensi tidak jelas, penahanan berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas.

Kegagalan Asas Praduga Tak Bersalah

Penetapan tersangka dini yang disusul penahanan mencederai asas praduga tak bersalah. Seseorang diperlakukan seolah bersalah, meski:

• pembuktian belum diuji,

• dakwaan belum dibacakan,

• pengadilan belum memutus.

Asas fundamental ini akhirnya menjadi slogan normatif tanpa perlindungan nyata.

Minimnya Kontrol terhadap Kewenangan Aparat

Secara teori, mekanisme seperti praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol. Namun dalam praktik:

• ruang pengujiannya terbatas,

• sering datang terlambat,

• tidak selalu memulihkan kerugian tersangka.

Kewenangan besar tanpa kontrol efektif membuka ruang penyalahgunaan.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari sudut pandang HAM:

• penetapan status hukum harus dilakukan hati-hati,

• perampasan kebebasan wajib berbasis kebutuhan mendesak,

• dan setiap tindakan negara harus proporsional.

Penahanan tanpa urgensi nyata berisiko menjadi pelanggaran hak atas kebebasan pribadi.

Mengapa Praktik Ini Terus Terjadi?

Beberapa faktor yang kerap muncul:

• budaya penegakan hukum yang represif,

• orientasi pada cepatnya penindakan,

• tekanan opini publik dan media,

• minimnya akuntabilitas atas kesalahan prosedur.

Dalam sistem seperti ini, kehati-hatian sering dianggap kelemahan.

Menata Ulang Standar Proses Pidana

Agar proses pidana kembali pada relnya, diperlukan:

• standar ketat penetapan tersangka,

• penahanan sebagai ultimum remedium,

• penguatan kontrol yudisial yang efektif,

• serta keberanian aparat untuk tidak selalu menahan.

Hukum pidana yang sehat bukan yang paling cepat menghukum, tetapi yang paling adil.

Penetapan tersangka terlalu dini dan penahanan tanpa urgensi adalah gejala hukum pidana yang kehilangan keseimbangan. Ketika proses berubah menjadi hukuman, keadilan menjadi korban.

Negara hukum diuji bukan dari seberapa cepat ia menahan, tetapi dari seberapa kuat ia menahan diri.

Sumber :

• Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

• Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

• Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

• Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan tersangka dan praperadilan