INDOMETRO Law Office

Analisis Hukum Hukum Indonesia Judicial Review MA MK Pendidikan Hukum Penegakan Hukum Yurisprudensi

Judicial Review vs Yurisprudensi: Mana yang Lebih Berpengaruh dalam Praktik?

Berani Lapor Edukasi Hukum Hukum Untuk Semua Keadilan untuk Korban Korban Butuh Perlindungan KUHAP Lapor Polisi LPSK perlindungan hukum Polis

Kenapa Orang Sering Takut Bikin Laporan Polisi?

Edukasin Hukum hakim Hukum Indonesia hukum perdata hukum pidana Judicial Activism Penemuan Hukum Putusan MA Putusan MK UU 48 Yurisprudensi

YURISPRUDENSI & JUDICIAL ACTIVISM: Ketika Hakim Mengisi Kekosongan Hukum

Advokat Indonesia Edukasi Hukum Hukum Perlindungan Joki Hukum LBh Mahkamah Konstitusi RI Pencurian Data PERADI Somasi Wapada Penipuan

Fenomena “Joki Hukum” di Medsos: Murah, Cepat, Tapi Berbahaya.

BPK RI DPR RI Edukasi Hukum Hukum Indonesia Kebebasan Berekspresi Kritik Publik Mahkamah Konstitusi RI Pasal Karet Putusan MK RKUHP

Penyalahgunaan Pasal Penghinaan Pejabat dalam RKUHP : Kenapa Bisa Jadi "Senjata Bisu" untuk Kritik Publik?

BPK RI hakim Independensi Hukum Judicial Integrity MA MK Peradilan Bersih Transparansi Peradilan

Putusan Hakim Janggal: Antara Independensi & Dugaan Tekanan Terselubung

BPK RI hukum pidana Independensi Peradilan keadilan Kriminalisasi Penegakan Hukum Reformasi Hukum UU ITE Weaponization Of Law

Hukum Pidana sebagai Alat Politik: Potret Penggunaan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Indonesia

Advokasi Publik BPK RI Hak Privasi Hukum Digital Hukum Untuk Semua Mahkamah Konstitusi RI Putusan MK RUU Penyadapan Transparansi Hukum

POLEMIK RUU PENYADAPAN: NEGARA MELINDUNGI ATAU MENGAWASI WARGA?

BPK RI HAM Hukum Digital Kebebasan Berekspresi Kritik Bukan Kejahatan mahkamah agung Opini Publik Pasal Karet Putusan MA Reformasi Hukum UU ITE UUD 1945 Pasal 28 F

Penyalahgunaan UU ITE untuk Membungkam Kritik Publik: Ketika Hukum Dipakai Buat Bungkam Suara Warga

DPR RI Hak Tersangka Hukum Pidanan JDIH DPR RI KUHAP Baru Legilasi 2025 Mahkamah Agung RI Reformasi Hukum restorative justice

RUU KUHAP Baru Disahkan DPR — Revolusi Sistem Peradilan atau Risiko Baru?