INDOMETRO Law Office

BPK RI hakim Independensi Hukum Judicial Integrity MA MK Peradilan Bersih Transparansi Peradilan

Putusan Hakim Janggal: Antara Independensi & Dugaan Tekanan Terselubung

BPK RI hukum pidana Independensi Peradilan keadilan Kriminalisasi Penegakan Hukum Reformasi Hukum UU ITE Weaponization Of Law

Hukum Pidana sebagai Alat Politik: Potret Penggunaan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Indonesia

Advokasi Publik BPK RI Hak Privasi Hukum Digital Hukum Untuk Semua Mahkamah Konstitusi RI Putusan MK RUU Penyadapan Transparansi Hukum

POLEMIK RUU PENYADAPAN: NEGARA MELINDUNGI ATAU MENGAWASI WARGA?

BPK RI HAM Hukum Digital Kebebasan Berekspresi Kritik Bukan Kejahatan mahkamah agung Opini Publik Pasal Karet Putusan MA Reformasi Hukum UU ITE UUD 1945 Pasal 28 F

Penyalahgunaan UU ITE untuk Membungkam Kritik Publik: Ketika Hukum Dipakai Buat Bungkam Suara Warga

DPR RI Hak Tersangka Hukum Pidanan JDIH DPR RI KUHAP Baru Legilasi 2025 Mahkamah Agung RI Reformasi Hukum restorative justice

RUU KUHAP Baru Disahkan DPR — Revolusi Sistem Peradilan atau Risiko Baru?

anti korupsi BPK RI Gratifikasi Hukum Pendidikan KPK UU Tipikor

Gratifikasi dalam Dunia Pendidikan: Batasan antara “Ucapan Terima Kasih” dan Suap

Ketika Peraturan Daerah Bertentangan dengan Undang-Undang Nasional: Mana yang Menang?

Advokasi Publik BPK RI Mal Administrasi Ombudsman RI Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009. UU 37 Tahun 2008

Pengawasan Ombudsman: Kapan Masyarakat Bisa Mengadu & Apa Kewenangannya?

BPK RI debt collector Fidusia Hukum Indonesia Hukum Konsumen Legal Update Mahkamah Konstitusi RI Polri PUU MK SE Polri

Penahanan STNK/KTP oleh Debt Collector: Legal atau Tidak?

BPK RI Edukasi Hukum Hukum Ketenagakerjaan Ijazah Palsu JDIH Pemalsuan DOkumen

Pemalsuan Dokumen Syarat Masuk Kerja (Ijazah/Sertifikasi): Siapa yang Bisa Dipidana?