Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Hakim
Dalam sistem peradilan Indonesia, hakim memegang peran yang sangat penting: menjadi wakil Tuhan di dunia untuk menegakkan keadilan. Karena itu, kepercayaan publik terhadap hakim harus dijaga dengan baik. Di sinilah Komisi Yudisial (KY) hadir — sebagai lembaga yang mengawasi perilaku hakim agar tetap berintegritas dan profesional.
Apa Itu Komisi Yudisial?
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang bersifat mandiri, dibentuk berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Lembaga ini memiliki dua fungsi utama:
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Artinya, KY bukan hanya berperan administratif, tetapi juga etis dan moral.
Fungsi Pengawasan Hakim
Dalam menjalankan fungsinya, KY memiliki kewenangan untuk:
- Menerima laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik hakim.
- Melakukan pemeriksaan awal atas laporan tersebut.
- Berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) bila pelanggaran terbukti serius.
Proses ini bertujuan agar setiap hakim yang terbukti melanggar etika dapat dikenai sanksi — mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
Tantangan Komisi Yudisial
Meski perannya vital, KY menghadapi tantangan besar, seperti:
- Keterbatasan kewenangan untuk menindak hakim aktif di bawah MA.
- Resistensi dari sebagian pihak yang merasa KY mencampuri urusan teknis peradilan.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor disertai bukti yang kuat.
Namun, dengan dukungan publik dan sinergi bersama MA, KY terus berupaya memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.
Komisi Yudisial bukan sekadar lembaga pengawas, melainkan penjaga kepercayaan publik terhadap peradilan. Melalui peran dan fungsinya, KY berusaha memastikan bahwa hakim tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga berakhlak dan bermartabat.
Sumber :
Diskusi