Eksistensi Paralegal sebagai Pendamping Hukum bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Paralegal merupakan seseorang yang bukan berprofesi sebagai advokat dan tidak harus berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, tetapi memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dasar di bidang hukum serta memperoleh pelatihan paralegal. Keberadaan paralegal di tengah masyarakat tidak terlepas dari banyaknya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam kondisi tersebut, paralegal memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami hak-haknya serta memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan keadilan.

Secara historis, istilah paralegal mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1975. Sebelumnya, pada masa pendudukan Belanda, keberadaan orang yang menjalankan fungsi serupa dengan paralegal lebih dikenal dengan istilah pokrol atau gemachtegde. Perkembangan paralegal pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dunia hukum dan profesi hukum dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai untuk memahami serta memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum.

Keberadaan paralegal kemudian berkembang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan. Hukum pada dasarnya tidak hanya harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat, tetapi juga harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat itu sendiri. Dalam praktiknya, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui hak-haknya atau tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak tersebut. Oleh karena itu, paralegal hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut melalui pemberian informasi, pendampingan, dan bantuan hukum sesuai dengan batas kewenangannya.

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Terdapat dua aspek penting dalam bantuan hukum, yaitu right to legal representation dan access to justice. Right to legal representation merupakan hak seseorang untuk memperoleh perwakilan atau pendampingan hukum dalam proses peradilan. Sementara itu, access to justice memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu tidak hanya berkaitan dengan akses seseorang terhadap pengadilan atau pendampingan hukum, tetapi juga mencakup adanya jaminan bahwa hukum dapat diakses, diterapkan secara adil, dan memberikan hasil yang layak bagi masyarakat.

Meskipun istilah “paralegal” memperoleh legitimasi secara lebih jelas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, keberadaan orang yang menjalankan fungsi serupa sebenarnya telah dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menggunakan istilah “relawan pendamping”, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengenal istilah “pekerja sosial”. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendampingan terhadap masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum telah memiliki dasar dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, keberadaan paralegal menjadi bagian dari sistem pemberian bantuan hukum. Pasal 9 huruf a memberikan hak kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum. Selanjutnya, Pasal 10 huruf c mengatur kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut. Dengan demikian, paralegal tidak hanya memiliki posisi sebagai pihak yang membantu masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari mekanisme pemberian bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Keberadaan paralegal juga berkaitan erat dengan amanat konstitusi mengenai persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum dan memperjuangkan hak-haknya.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, paralegal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang hukum serta hak asasi manusia. Dalam praktiknya, paralegal juga dapat berasal dari masyarakat atau komunitas yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dan sosial. Tidak sedikit paralegal yang memiliki pengalaman dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang bantuan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan mengenai paralegal kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Berdasarkan peraturan tersebut, paralegal merupakan setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Pasal 4 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 menentukan beberapa persyaratan untuk dapat direkrut menjadi paralegal, yaitu warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, serta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang tidak harus merupakan sarjana hukum untuk menjadi paralegal. Hal yang lebih penting adalah terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan serta adanya pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan hukum dapat berperan dalam membantu masyarakat lainnya memperoleh akses terhadap keadilan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hadirnya paralegal di tengah masyarakat memberikan manfaat yang cukup besar, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satu persoalan yang masih dihadapi masyarakat adalah anggapan bahwa memperoleh keadilan membutuhkan biaya yang besar sehingga hanya dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat kurang mampu enggan atau tidak mampu memperjuangkan hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum. Dalam keadaan demikian, paralegal dapat menjadi salah satu pihak yang membantu menjembatani masyarakat dengan Pemberi Bantuan Hukum.

Paralegal dapat memberikan informasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya, serta memberikan pendampingan di luar pengadilan sesuai dengan kewenangannya. Paralegal juga dapat membantu masyarakat untuk mengakses lembaga bantuan hukum sehingga masyarakat tidak menghadapi permasalahan hukumnya seorang diri. Dengan demikian, keberadaan paralegal dapat menjadi salah satu sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Meskipun demikian, paralegal bukanlah advokat dan memiliki batasan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Paralegal tidak dapat secara mandiri memberikan pendampingan hukum kepada penerima bantuan hukum di pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, paralegal tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan Pemberi Bantuan Hukum serta bekerja berdasarkan arahan advokat apabila perkara tersebut berkaitan dengan proses peradilan.

Dalam praktik pemberian bantuan hukum, masyarakat kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum dapat mengajukan permohonan bantuan kepada lembaga atau organisasi bantuan hukum. Setelah persyaratan terpenuhi, Pemberi Bantuan Hukum dapat memberikan pendampingan melalui advokat dan paralegal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, paralegal dapat membantu melakukan pendampingan dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat. Namun, apabila perkara berlanjut ke pengadilan, pendampingan hukum dilakukan oleh advokat, sedangkan paralegal tetap dapat membantu masyarakat di bawah arahan dan koordinasi advokat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa eksistensi paralegal memiliki peranan penting dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Paralegal berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan Pemberi Bantuan Hukum, membantu masyarakat memahami hak-haknya, serta memberikan pendampingan sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya. Keberadaan paralegal juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas keadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab advokat dan lembaga peradilan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan paralegal merupakan salah satu bentuk nyata dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan. Meskipun kewenangannya terbatas dan tidak dapat menggantikan kedudukan advokat, paralegal tetap memiliki posisi strategis dalam membantu masyarakat pencari keadilan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, pelatihan, serta pemahaman mengenai batas kewenangan paralegal menjadi hal penting agar keberadaan paralegal dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Layanan