Awas! Perbuatan Curang Bisa Dipenjara, Ini Aturan KUHP Terbaru

Indometro.org –

Banyak orang menganggap bahwa perbuatan curang dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas penipuan. Padahal, dalam hukum pidana Indonesia, bentuk perbuatan curang memiliki cakupan yang lebih luas. Mulai dari menggunakan identitas palsu untuk memperoleh keuntungan, menipu pembeli, memperoleh jasa tanpa membayar, hingga membeli barang dengan sengaja tanpa melunasi pembayarannya secara berulang-ulang.

Sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2 Januari 2026, pengaturan mengenai tindak pidana perbuatan curang secara khusus ditempatkan dalam Bab XXVII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mencakup Pasal 492 sampai dengan Pasal 501.

Pengaturan ini menjadi penting karena masyarakat perlu memahami bahwa tindakan yang terlihat seperti persoalan transaksi biasa, dalam keadaan tertentu, dapat mengandung unsur tindak pidana.

1. Penipuan dengan Nama Palsu dan Rangkaian Kebohongan

Salah satu bentuk perbuatan curang yang paling dikenal adalah penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP.

Pasal tersebut mengatur perbuatan seseorang yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.

Pelakunya dapat dipidana dengan:

• Penjara paling lama 4 (empat) tahun; atau

• Pidana denda paling banyak kategori V.

Contohnya, seseorang mengaku sebagai pejabat perusahaan atau pemilik suatu usaha, padahal tidak memiliki kedudukan tersebut. Dengan menggunakan identitas dan keterangan palsu, ia berhasil meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah uang.

Apabila unsur-unsur Pasal 492 terpenuhi, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan.

2. Penjual yang Curang terhadap Pembeli

Tidak hanya pembeli yang dapat menjadi korban, penjual juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kecurangan dalam transaksi.

Pasal 493 KUHP mengatur penjual yang menipu pembeli dengan:

• Menyerahkan barang lain yang tidak sesuai dengan barang yang telah ditentukan pembeli; atau

• Memberikan keterangan tidak benar mengenai keadaan, sifat, atau jumlah barang yang diserahkan.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap konsumen dari praktik perdagangan yang dilakukan dengan cara curang.

3. Penipuan Ringan

KUHP Nasional juga mengenal penipuan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 494.

Ketentuan ini berlaku dalam keadaan tertentu, antara lain apabila nilai barang, utang, atau piutang yang menjadi objek perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 tidak lebih dari Rp1.000.000,00, dengan memperhatikan pengecualian yang ditentukan pasal tersebut.

Demikian pula terhadap keuntungan yang diperoleh pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493 yang tidak lebih dari Rp1.000.000,00.

Ancaman pidananya berupa denda paling banyak kategori II.

Dengan demikian, KUHP membedakan penipuan berdasarkan keadaan dan nilai objek perbuatannya.

4. Perbuatan Curang yang Mengakibatkan Kerugian Ekonomi

Pasal 495 KUHP mengatur perbuatan curang yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ekonomi melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya.

Pelaku dapat dipidana dengan:

• Penjara paling lama 1 (satu) tahun; atau

• Denda paling banyak kategori II.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kerugian ekonomi akibat tindakan curang juga memperoleh perlindungan hukum, meskipun bentuk perbuatannya tidak selalu sama dengan penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492.

5. Memperoleh Jasa Tanpa Membayar Penuh

Pernahkah seseorang menggunakan jasa pihak lain, tetapi dengan sengaja menghindari kewajiban membayar secara penuh?

Pasal 496 KUHP mengatur seseorang yang secara curang memperoleh jasa untuk dirinya sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori II.

Contoh yang dapat menggambarkan ketentuan ini adalah seseorang yang secara curang memanfaatkan layanan komunikasi milik pihak lain sehingga biaya penggunaan jasa dibebankan kepada orang yang tidak seharusnya menanggungnya.

6. Membeli Barang Tanpa Melunasi Pembayaran Secara Berulang

Salah satu ketentuan yang menarik perhatian dalam KUHP Nasional adalah Pasal 497.

Pasal ini mengatur seseorang yang menjadikan kebiasaan atau mata pencaharian membeli barang dengan maksud menguasai barang tersebut untuk diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayarannya.

Ancaman pidananya cukup berat, yaitu:

• Penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

• Denda paling banyak kategori V.

Artinya, tindakan membeli barang kemudian tidak membayar tidak serta-merta otomatis menjadi tindak pidana berdasarkan pasal ini. Harus dibuktikan adanya unsur menjadikan perbuatan tersebut sebagai kebiasaan atau mata pencaharian serta maksud menguasai barang tanpa melunasi pembayaran.

7. Kecurangan dalam Perjanjian dan Pembayaran Asuransi

KUHP Nasional juga mengatur perbuatan curang dalam bidang asuransi.

Pasal 498 mengatur kecurangan yang dilakukan pihak tertanggung dalam membuat perjanjian asuransi sehingga merugikan pihak penanggung.

Sementara itu, Pasal 499 mengatur perbuatan curang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan bisnis dan perjanjian asuransi tidak boleh dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum.

8. Kecurangan dalam Pengangkutan Barang

Selain transaksi jual beli dan asuransi, KUHP juga memberikan perhatian terhadap praktik curang dalam kegiatan pengangkutan barang.

Pasal 500 mengatur perbuatan curang yang berkaitan dengan penggunaan konosemen atau dokumen pengangkutan barang.

Ketentuan ini penting untuk melindungi kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan dan pengangkutan, khususnya yang berkaitan dengan dokumen barang.

Jangan Semua Perselisihan Utang Piutang Dianggap Penipuan

Meskipun KUHP Nasional mengatur berbagai bentuk tindak pidana perbuatan curang, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua persoalan pembayaran, utang-piutang, atau wanprestasi otomatis merupakan tindak pidana.

Dalam hubungan perdata, seseorang yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian belum tentu melakukan penipuan.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, harus diperiksa fakta, niat atau maksud pelaku, cara yang digunakan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pasal yang disangkakan.

Sebagai contoh, seseorang yang meminjam uang dengan itikad baik tetapi kemudian mengalami kesulitan ekonomi tidak dapat langsung disamakan dengan orang yang sejak awal menggunakan identitas palsu dan rangkaian kebohongan untuk mendapatkan uang korban.

Perbedaan antara wanprestasi dan penipuan harus dinilai secara cermat agar hukum pidana tidak digunakan secara sembarangan untuk menyelesaikan setiap perselisihan perdata.

Penutup

Pengaturan tindak pidana perbuatan curang dalam Bab XXVII KUHP Nasional memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya melindungi masyarakat dari penipuan konvensional, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam transaksi ekonomi, penggunaan jasa, perdagangan, dan asuransi.

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi, membuat perjanjian, serta memberikan kepercayaan kepada pihak lain.

Pada akhirnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan curang. Namun, penerapan pidana juga harus dilakukan secara hati-hati, berdasarkan alat bukti dan pemenuhan unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena adanya kerugian atau perselisihan antara para pihak.