INDOMETRO Law Office

Advokasi Publik BPK RI Hak Privasi Hukum Digital Hukum Untuk Semua Mahkamah Konstitusi RI Putusan MK RUU Penyadapan Transparansi Hukum

POLEMIK RUU PENYADAPAN: NEGARA MELINDUNGI ATAU MENGAWASI WARGA?

BPK RI HAM Hukum Digital Kebebasan Berekspresi Kritik Bukan Kejahatan mahkamah agung Opini Publik Pasal Karet Putusan MA Reformasi Hukum UU ITE UUD 1945 Pasal 28 F

Penyalahgunaan UU ITE untuk Membungkam Kritik Publik: Ketika Hukum Dipakai Buat Bungkam Suara Warga

DPR RI Hak Tersangka Hukum Pidanan JDIH DPR RI KUHAP Baru Legilasi 2025 Mahkamah Agung RI Reformasi Hukum restorative justice

RUU KUHAP Baru Disahkan DPR — Revolusi Sistem Peradilan atau Risiko Baru?

anti korupsi BPK RI Gratifikasi Hukum Pendidikan KPK UU Tipikor

Gratifikasi dalam Dunia Pendidikan: Batasan antara “Ucapan Terima Kasih” dan Suap

Ketika Peraturan Daerah Bertentangan dengan Undang-Undang Nasional: Mana yang Menang?

Advokasi Publik BPK RI Mal Administrasi Ombudsman RI Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009. UU 37 Tahun 2008

Pengawasan Ombudsman: Kapan Masyarakat Bisa Mengadu & Apa Kewenangannya?

BPK RI debt collector Fidusia Hukum Indonesia Hukum Konsumen Legal Update Mahkamah Konstitusi RI Polri PUU MK SE Polri

Penahanan STNK/KTP oleh Debt Collector: Legal atau Tidak?

BPK RI Edukasi Hukum Hukum Ketenagakerjaan Ijazah Palsu JDIH Pemalsuan DOkumen

Pemalsuan Dokumen Syarat Masuk Kerja (Ijazah/Sertifikasi): Siapa yang Bisa Dipidana?

Edukasi Hukum hukum pidana JDIH JDIH Mahkamah Agung RI KUHAP KUHP Mahkamah Agung. Saksi Sidang Skasi

Ketidakhadiran Saksi di Sidang: Apa Konsekuensinya? Bisa Dipaksa?

BPK RI Edukasi Hukum Hukum Pidanan Jaksa Agung. JDIH Perpol 8 Tahun 2021 Polri restorative justice Tidak Semua Boleh Damai uu

Polisi Minta Damai Dalam Kasus Pidana: Kapan Boleh, Kapan Salah Total?