INDOMETRO Law Office

BPK RI

Menampilkan postingan dengan label BPK RI

BPK RI Hak Warga Identitas Pribadi JDIH KTP Hilang KUHP Pidana UU No. 24 Tahun 2013

KTP Hilang Dipakai Kejahatan: Siapa yang Tanggung Jawab

BPK RI Hukum Digital JDIH Kontrak Digital Tanda Tangan Digital Tips Hukum UU ITE

Tanda Tangan Digital: Seberapa Kuat di Mata Hukum?

BPK RI Keadilan Subtantif Negara Hukum Peradilan Indonesia Putusan Pengadilan UU HAM UU Kekuasaan Kehakiman uud 1945

Keadilan yang Harus Viral Dulu, Putusan yang Tak Pernah Datang

anti korupsi Berantas Korupsi BPK RI keadilan sosial Kejaksaan Republik Indonesia korupsi KPK Perampasan Aset PPATK TPPU Uang Rakyat

Korupsi dan Perampasan Aset

Aparat Pro Korban BPK RI Hak Korban Hukum Indonesia Hukum Pidanan JDIH Keadilan untuk Korban KUHAP LPSK perlindungan hukum Putusan MK restorative justice UU 31 Tahun 2014

Hak Korban dalam Proses Hukum : Kenapa Masih Sering Diabaikan?

BPK RI DPR RI Edukasi Hukum Hukum Indonesia Kebebasan Berekspresi Kritik Publik Mahkamah Konstitusi RI Pasal Karet Putusan MK RKUHP

Penyalahgunaan Pasal Penghinaan Pejabat dalam RKUHP : Kenapa Bisa Jadi "Senjata Bisu" untuk Kritik Publik?

BPK RI hakim Independensi Hukum Judicial Integrity MA MK Peradilan Bersih Transparansi Peradilan

Putusan Hakim Janggal: Antara Independensi & Dugaan Tekanan Terselubung

BPK RI hukum pidana Independensi Peradilan keadilan Kriminalisasi Penegakan Hukum Reformasi Hukum UU ITE Weaponization Of Law

Hukum Pidana sebagai Alat Politik: Potret Penggunaan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Indonesia

Advokasi Publik BPK RI Hak Privasi Hukum Digital Hukum Untuk Semua Mahkamah Konstitusi RI Putusan MK RUU Penyadapan Transparansi Hukum

POLEMIK RUU PENYADAPAN: NEGARA MELINDUNGI ATAU MENGAWASI WARGA?

BPK RI HAM Hukum Digital Kebebasan Berekspresi Kritik Bukan Kejahatan mahkamah agung Opini Publik Pasal Karet Putusan MA Reformasi Hukum UU ITE UUD 1945 Pasal 28 F

Penyalahgunaan UU ITE untuk Membungkam Kritik Publik: Ketika Hukum Dipakai Buat Bungkam Suara Warga

anti korupsi BPK RI Gratifikasi Hukum Pendidikan KPK UU Tipikor

Gratifikasi dalam Dunia Pendidikan: Batasan antara “Ucapan Terima Kasih” dan Suap

Advokasi Publik BPK RI Mal Administrasi Ombudsman RI Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009. UU 37 Tahun 2008

Pengawasan Ombudsman: Kapan Masyarakat Bisa Mengadu & Apa Kewenangannya?

BPK RI debt collector Fidusia Hukum Indonesia Hukum Konsumen Legal Update Mahkamah Konstitusi RI Polri PUU MK SE Polri

Penahanan STNK/KTP oleh Debt Collector: Legal atau Tidak?

BPK RI Edukasi Hukum Hukum Ketenagakerjaan Ijazah Palsu JDIH Pemalsuan DOkumen

Pemalsuan Dokumen Syarat Masuk Kerja (Ijazah/Sertifikasi): Siapa yang Bisa Dipidana?

BPK RI Edukasi Hukum Hukum Pidanan Jaksa Agung. JDIH Perpol 8 Tahun 2021 Polri restorative justice Tidak Semua Boleh Damai uu

Polisi Minta Damai Dalam Kasus Pidana: Kapan Boleh, Kapan Salah Total?

Anti Intimidasi BPK RI Damai di Tempat Edukasi Hukum JPN Kejaksaan Kenali Hakmu pemerasan Perbuatan Melawan Hukum Polri Stop Pemerasan UU Hukum